Pemkab Indramayu Buka Ruang Dialog Pasca Aksi Demonstrasi, Tegaskan Tidak Terima Uang Ganti Rugi
Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik atas dinamika yang berkembang pasca aksi demonstrasi masyarakat yang terjadi beberapa waktu lalu.
Bupati Indramayu, , menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta uang ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi sejumlah masyarakat yang datang ke Pendopo Indramayu dengan menyerahkan koin secara simbolis.
Menurutnya, secara aturan, pemerintah daerah tidak dapat menerima pemberian dalam bentuk uang. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah perbaikan langsung terhadap fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
“Fasilitas umum merupakan aset bersama yang harus dijaga. Kami berharap tanggung jawab dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, bukan pemberian uang,” ujar Lucky.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Indramayu, , yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Namun ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerima uang dalam bentuk apa pun.
Aep menambahkan, perbaikan fasilitas umum menjadi langkah konkret yang diharapkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.
Ruang Dialog Telah Dibuka
Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan bahwa sejak awal telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Audiensi bahkan telah diundang secara terbuka di Pendopo Indramayu untuk membahas berbagai aspirasi yang berkembang.
Namun hingga Senin malam (6/4/2026), perwakilan masyarakat yang diundang untuk berdiskusi belum memberikan konfirmasi maupun menghadiri pertemuan tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu (8/4/2026), Lucky Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti komunikasi dari pihak yang mengajukan pertemuan pada pukul 20.00 WIB. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan forum diskusi dengan menghadirkan berbagai unsur terkait, termasuk perwakilan Forkopimda.
“Namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena pihak yang bersangkutan tidak hadir,” ujarnya.
Aspirasi Dihargai, Ketertiban Ditekankan
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (2/4/2026) di Alun-alun Indramayu telah difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Meski demikian, pemerintah menyayangkan adanya kerusakan fasilitas umum yang terjadi dalam aksi tersebut.
Terkait isu yang berkembang, Bupati Indramayu juga menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meskipun demikian, aspirasi masyarakat tetap akan diterima dan dijembatani sesuai mekanisme yang berlaku.
Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari hak konstitusional.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.
“Kami sudah membuka ruang komunikasi, bahkan tanpa prosedur yang berbelit. Pemerintah siap berdialog kapan saja, termasuk di luar jam kerja. Namun, kami berharap penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara baik dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.