NASIONAL,- Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdany mengungkapkan adanya keterlibatan oknum aparat dan pejabat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya pada saat melepas 120 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di hotel Peninsula, Jakarta Barat. Ia juga menyebut, TPPO bahkan dilakukan oleh oknum di instansinya sendiri.
"Jujur ya ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian terlibat, dan di BP2MI, badan yang saya pimpin terlibat," ujar Benny usai acara pelepasan calon pekerja migran di Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/6).
Benny mengaku, salah satu oknum BP2MI yang terbukti terlibat TPPO langsung diberhentikan. Peristiwa diketahui terjadi delapan bulan lalu dimana Benny memecat bawahannya yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang.
“Di depan Presiden (Joko Widodo), saya ulangi, ‘Izin Pak Presiden, sindikat ini di-backing oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini’,” katanya.
Sementara itu, BP2MI saat ini sudah mengetahui modus operandi yang dilakukan yakni dengan menjerat korban TPPO melalui iklan yang dipasang di media sosial, kemudian menjerat generasi muda agar terpengaruh untuk menjadi pekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan besar secara instan.
Benny meyakini, aksi yang dilakukan kedepannya dapat dicegah dengan melakukan penangkapan dan memenjarakan langsung para pelakunya.
Setelah masuk perangkap, pelaku sindikat kemudian mengarahkan komuniksi hingga korban dapat ditemui untuk diberangkatkan secara illegal ke luar negeri.
Disana korban akan mengalami penyanderaan dokumen dan kemerdekaan hidup.
“Kantong-kantong rekrutmen di mana, direkrut dan ditempatkan di penampungan mana sampai ke Perancis. Pintu keluarnya bandara, pelabuhan, dan jalur tikus itu di mana sudah tahu semua, tinggal penegakan hukum,” tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 212 tersangka ditangkap dari berbagai daerah oleh Satgas TPPO dalam kurun waktu 7 hari (5-11 Juni 2023).
Dari pengungkapan tersebut, polisi menyelamatkan 824 korban yang hendak dikirim ke luar negeri secara ilegal.
