Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta jajaran Pemprov Jabar agar melakukan rapat dinas menggunakan kantor pemerintahan .
Hal tersebut dikatakannya meski Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah melonggarkan kebijakan rapat di hotel.
Dirinya meminta para bupati dan wali kota di Jawa Barat tidak perlu menggelar acara di hotel.
"Terkait kebijakan dibolehkannya kembali pemda untuk rapat di hotel, kami Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati dan wali kota rapat menggunakan kantor yang ada," tuturnya.
Baginya, pemerintah daerah lebih baik menggunakan fasilitas sendiri karena sudah mumpuni untuk menggelar rapat.
"Kantor yang ada sudah cukup untuk rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja masing-masing," ungkapnya.
Meski rapat itu harus digelar bersama stakeholder lain seperti DPRD, KDM menilai lebih baik tetap pada kebijakan penggunaan ruang rapat di tempat masing-masing.
KDM memastikan, dari hasil efisiensi anggaran untuk rapat di hotel bisa jauh lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah warga.
