Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bicara tentang kepala daerah yang dinilainya tengah gelisah terkait larangan study tour.
Dedi menilai kebijakan memperbolehkan study tour tidak memiliki landasan akademik serta dinilai bermoral menjadikan anak sebagai barang dagangan.
"Ada beberapa wali kota dan bupati yang (daerahnya) menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh study tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali study tour di sekolah sekolah dengan berbagai catatan," ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari laman Instagram.
Menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata, kata Dedi, merupakan tindakan tidak memiliki landasan akademis dan bermoral. Sebab, anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi dan lainnya.
"Kenapa, anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi itulah saya melarang mereka menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli seragam karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadikan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan," tuturnya.
Pendidikan harus terbebas dari tindakan eksploitatif. Ia memberi saran wali kota dan bupati apabila ingin menaikkan kunjungan wisatawan maka beberapa hal harus dilakukan.
Adapun walikota dan bupati di Jawa Barat yang membolehkan study tour dengan berbagai catatan diantaranya, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Walikota Cirebon. Sedangkan Bupati Cirebon tetap larang pelaksanaan study tour sesuai surat edaran (SE) Gubernur Jawa Barat.
Faktor ekonomi menjadi alasan utama melarang pelaksanaan study tour bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. Terutama sekolah negeri.
Dikatakan Imron daat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Sehingga dirinya merasa kasihan kepada orangtua siswa jikan study tour tetap dilaksanakan. Ekonomi lesu, kasihan orang tua kalau ada study tour. Sekarang cari uang susah, tegas bupati tetap larang study tour.
