Notification

×

Iklan

Iklan

Warga RW 12 Karya Bhakti Sampaikan Aspirasi Terkait Operasional Dapur SPPG Harjamukti Kota Cirebon

30 September 2025 | September 30, 2025 WIB Last Updated 2025-09-30T07:24:24Z
Warga RW 12 Karya Bhakti Sampaikan Aspirasi Terkait Operasional Dapur SPPG Harjamukti

Warga RW 12 Karya Bhakti, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, menyampaikan aspirasi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harjamukti.




SPPG Harjamukti mulai beroperasi pada Agustus 2025 dengan kapasitas penyediaan 3.800 porsi makanan bergizi gratis setiap hari. 

Namun, sejak dua hari beroperasi, warga mulai mencium bau tidak sedap dari drainase sekitar pemukiman. Dalam perkembangannya, keluhan yang awalnya muncul dari RT 04 dan RT 06 meluas hingga mencakup RT 01 sampai RT 06.

Ketua RW 12, Nazar, menyampaikan bahwa warga mendukung program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, namun meminta agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif. “Kami bukan menolak keberadaan dapur, tetapi kami berharap ada penghargaan terhadap warga yang terdampak. Perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sangat mendesak agar kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.

Selain persoalan limbah, warga juga menyoroti penumpukan sampah serta penggunaan fasilitas umum untuk parkir dan tempat pembuangan, yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan resmi dari pengurus RW.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman, Deni Aulia Fathul Munir, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun fasilitas sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “SPPG sudah memiliki penampungan limbah, namun saluran pembuangannya juga terhubung ke saluran warga. Kami menyadari perlunya pendampingan yang lebih intens,” jelasnya.

Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra, menambahkan bahwa proses verifikasi dapur dilakukan sebelum aturan terbaru mengenai IPAL diberlakukan. “Saat itu verifikasi hanya memastikan keberadaan IPAL, tanpa uji kapasitas. Kami menyayangkan kurangnya koordinasi dengan RT, RW, dan Dinas Lingkungan Hidup sejak awal,” ujarnya.

BGN saat ini tengah menyiapkan rekomendasi kepada pusat, dengan dua opsi: penghentian sementara operasional dapur untuk perbaikan menyeluruh, atau tetap melanjutkan operasional dengan menu kering sambil perbaikan berjalan.
×
Berita Terbaru Update