Dedi Mulyadi Tegaskan Tambang Ilegal di Kaki Gunung Ciremai Akan Ditindak Tegas

Table of Contents

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan, khususnya di kawasan kaki Gunung Ciremai. 

Penegasan tersebut disampaikan saat ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara diam-diam ke lokasi penambangan batu di kawasan tersebut.

Dalam sidaknya, Dedi menemukan adanya aktivitas penambangan yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem, merusak kawasan resapan air, serta berpotensi menimbulkan bencana alam. 

Ia menilai kegiatan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mengancam kelestarian Gunung Ciremai sebagai kawasan strategis lingkungan.

“Ini di kaki Gunung Ciremai ada aktivitas nambang batu. Disangkanya saya tidak akan tahu. Saya datang diam-diam ke sini,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membeda-bedakan pelaku perusakan lingkungan. Baik yang disebut sebagai “orang besar” maupun “orang kecil”, semuanya akan diproses hukum apabila terbukti melakukan aktivitas yang merusak alam.

“Siapa pun yang merusak di kaki Gunung Ciremai, apapun kegiatannya yang mengganggu ekosistem, merusak sumber air, dan membuat gunung terancam serta menimbulkan bencana, saya pasti akan mengambil tindakan,” tegasnya.

Menurut Dedi, sidak dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar pengawasan berjalan efektif. Ia menilai, jika inspeksi diumumkan terlebih dahulu, maka pelaku pelanggaran berpotensi menghentikan sementara aktivitasnya atau melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.

“Kalau sidak diberi tahu dulu, nanti bisa kabur sebelum saya datang,” ucap Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di kawasan kaki Gunung Ciremai akan ditertibkan dan dibawa untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemprov Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan rawan kerusakan lingkungan, khususnya wilayah pegunungan dan daerah resapan air. 

Upaya ini dilakukan guna mencegah terjadinya bencana ekologis serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.