Dorong Stabilitas Pangan dan Transformasi Digital, Ekonomi Kota Cirebon Tumbuh Solid di 2025
Table of Contents
Kota Cirebon terus memacu mesin perekonomiannya melalui dua jalur strategis, yakni pengendalian harga pangan dan percepatan transformasi digital.
Langkah ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah, tidak hanya bagi Kota Cirebon, tetapi juga kawasan Ciayumajakuning, di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.
Penguatan strategi tersebut kembali ditegaskan melalui pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon yang baru.
Momentum ini sekaligus menandai kuatnya sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memperluas ekosistem pembayaran non-tunai di daerah.
Hingga akhir tahun 2025, Kota Cirebon mencatatkan kinerja ekonomi yang tergolong impresif. Pertumbuhan ekonomi tahunan pada triwulan III-2025 mencapai 5,26 persen, melampaui capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 5,20 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,04 persen.
Capaian tersebut sejalan dengan membaiknya sejumlah indikator makro lainnya. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 6,29 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,99.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Kota Cirebon tetap terkendali di angka 2,86 persen berkat intervensi pasar yang dilakukan secara konsisten dan kolaboratif.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, merupakan hasil kerja bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan dukungan kebijakan Bank Indonesia.
Sejumlah program strategis seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Pasar Murah Keliling, hingga optimalisasi Warung Peduli Inflasi (WADULI) dinilai efektif dalam meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen.
“Dukungan kebijakan Bank Indonesia sangat kami apresiasi karena bersifat akomodatif dan responsif terhadap kondisi daerah. Ke depan, fokus kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Effendi Edo.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen terus mengoptimalkan penggunaan QRIS dan kanal digital lainnya untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan daerah, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, efisiensi layanan publik, serta mempercepat transformasi ekonomi digital di Kota Cirebon.
