Gubernur Jabar Instruksikan Transparansi Dana Pembangunan Melalui Media Sosial

Table of Contents

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat, mulai dari kepala desa, camat hingga bupati dan wali kota, untuk mengumumkan seluruh dana pembangunan secara terbuka melalui media sosial.

Instruksi tersebut telah resmi tertuang dalam Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh wilayah Jawa Barat.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dengan dipublikasikannya informasi anggaran melalui media sosial, masyarakat dapat mengetahui secara langsung perencanaan, penggunaan, hingga realisasi dana pembangunan di daerah masing-masing.

Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses informasi yang luas serta dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan.

Melalui kebijakan ini, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan informasi terkait sumber anggaran, nilai dana, serta peruntukannya secara jelas dan mudah dipahami oleh publik. 

Media sosial dinilai sebagai sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas dan cepat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, kebijakan transparansi ini mampu meningkatkan kepercayaan publik, mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.