KDM Perintahkan Audit Dana Desa Pamalayan, Transparansi Anggaran Wajib Dipublikasikan
Table of Contents
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel hingga ke tingkat desa.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara resmi mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa, untuk mengumumkan rencana belanja serta capaian kinerja anggaran melalui media sosial.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah konkret untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran pembangunan dapat dipantau langsung oleh masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.
Menindaklanjuti keresahan warga Desa Pamalayan, Kabupaten Garut, pimpinan daerah turut memanggil Kepala Desa Pamalayan menyusul insiden keributan antara pemerintah desa dan warga yang memprotes kondisi jalan rusak.
Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa dana yang dikelola pemerintah merupakan uang pajak rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sebagai langkah lanjutan, Inspektorat Provinsi Jawa Barat diperintahkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pamalayan.
Audit ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif penggunaan anggaran desa sekaligus meredam spekulasi dan tudingan penyelewengan dana yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain audit, Pemprov Jabar juga mewajibkan kepala desa untuk mempublikasikan rincian penggunaan Dana Desa melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook.
Transparansi digital ini dinilai penting, terutama sebagai solusi atas tidak adanya papan informasi atau baliho anggaran yang selama ini menjadi pemicu kritik warga.
Dalam aspek pembangunan infrastruktur, Pemprov Jawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Garut agar memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten pada ruas Panggalih–Karangsewu.
Sementara itu, pembangunan jalan desa yang belum terakomodasi dalam APBDes akan dibantu melalui Dana Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur juga menyoroti pentingnya etika dan kedewasaan dalam kepemimpinan desa. Menanggapi adanya dugaan intimidasi terhadap pihak pengkritik, KDM menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi kritik.
Keluarga dan perangkat desa diingatkan untuk tidak melakukan tindakan intimidatif atau anarkis, serta dianjurkan menempuh jalur hukum jika merasa difitnah.
Lebih lanjut, Pemprov Jabar menginstruksikan agar setiap program pembangunan desa memprioritaskan infrastruktur vital seperti jalan beton yang berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, sebelum membangun fasilitas pendukung seperti kantor desa atau gedung olahraga.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan terus melakukan pembenahan manajemen pemerintahan desa agar otonomi desa berjalan sesuai aturan, serta menjaga citra kepala desa yang berprestasi agar tidak tercoreng oleh pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
