Pemprov Jawa Barat mengajukan usulan pembagian kewenangan penanganan jalan nasional agar perbaikan dapat dilakukan lebih fokus dan optimal
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi kerusakan jalan nasional yang terjadi di sejumlah wilayah strategis, khususnya di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, serta kawasan Depok, Bogor, hingga Puncak, dan wilayah lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jabar telah bertemu langsung dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas solusi penanganan yang lebih efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Barat mengajukan usulan pembagian kewenangan penanganan jalan nasional agar perbaikan dapat dilakukan lebih fokus dan optimal, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah pusat.
Usulan yang disampaikan adalah agar jalan nasional penghubung antarprovinsi yang dilalui kendaraan lintas provinsi difokuskan penanganannya oleh Kementerian PU. Sementara itu, jalan nasional yang berada di pusat-pusat kota dan kabupaten/kota diusulkan untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai contoh, Jalan Pasteur di Kota Bandung diusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk jalan nasional yang melintasi Kota Depok, penanganannya diusulkan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, sementara yang melintasi pusat Kabupaten Bogor ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Skema serupa juga diusulkan berlaku di Kota Bogor.
Usulan ini bertujuan agar alokasi anggaran dan penanganan jalan dapat lebih terfokus, terutama pada ruas-ruas yang saat ini membutuhkan penanganan serius dan cepat demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa Kementerian PU akan membahas usulan tersebut dan diharapkan dalam waktu dekat dapat diambil keputusan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi dalam menangani kebutuhan infrastruktur jalan.
Pemprov Jabar berharap, dengan kolaborasi tersebut, kondisi jalan menjadi lebih mulus, permukiman rakyat semakin layak, dan kehidupan masyarakat dapat terurus dengan baik, sejalan dengan visi “Jawa Barat Istimewa.”
