BANDUNG – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang digelar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di , Senin (30/3/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) se-Jawa Barat.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Kuningan, Wakil Wali Kota Cirebon, serta Wakil Bupati Indramayu. Mereka mengikuti rangkaian acara dengan khidmat dan berkesempatan berfoto bersama Gubernur Jawa Barat.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi serta penyampaian arahan strategis dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat, , menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya stabil.
“Kinerja itu bukan dilihat dari hadir atau tidaknya di kantor, tapi dari hasil pembangunannya,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun kondisi anggaran sedang tidak ideal, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.
“Meskipun kondisi fiskal tidak sedang baik-baik saja, kualitas kinerja harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Selain itu, Dedi menyoroti efektivitas kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru mampu mendorong kinerja yang lebih optimal.
“Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran bisa melampaui target,” ungkapnya.
Gubernur juga mengingatkan perlunya penataan birokrasi, khususnya dalam memperkuat peran tenaga teknis yang terlibat langsung di lapangan. Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan dominasi jabatan struktural dibandingkan fungsi pelaksana.
“Ke depan, kita harus memperkuat tenaga teknis agar dampak pembangunan bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Kegiatan halal bihalal ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Sejumlah agenda strategis turut disampaikan dalam forum tersebut, di antaranya terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan sinergi antar pemerintah daerah semakin kuat dan mampu mendorong efektivitas pembangunan di Jawa Barat, meski dihadapkan pada berbagai tantangan anggaran.
