Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi keluarkan surat edaran, wajib pajak bermotor tidak perlu bawa KTP pemilik Pertama
Table of Contents
Kabar segar bagi masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghadirkan kebijakan baru yang mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Mulai hari ini, warga tidak perlu lagi menghadapi kendala klasik seperti “nembak” biaya mahal atau penolakan dari oknum hanya karena tidak membawa KTP pemilik pertama kendaraan.
Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Perubahan Penting yang Perlu Diketahui
Mulai berlaku sejak 6 April 2026, aturan baru ini memberikan kemudahan signifikan bagi wajib pajak. Kini, masyarakat hanya perlu membawa:
1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. KTP pihak yang menguasai kendaraan
Artinya, tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan seperti sebelumnya.
Akhiri Praktik Tidak Resmi
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah ingin menghapus praktik-praktik tidak resmi yang kerap merugikan masyarakat. Tidak ada lagi alasan untuk membayar lebih mahal atau menggunakan jasa perantara hanya karena keterbatasan dokumen.
Dorong Kepatuhan dan Pelayanan Lebih Baik
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan, mudah, dan ramah bagi semua lapisan warga.
> “Kemudahan ini diharapkan membuat masyarakat lebih tertib membayar pajak kendaraan,” demikian disampaikan dalam isi surat edaran tersebut.
Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat, dan menjadi angin segar bagi jutaan pemilik kendaraan yang selama ini terkendala administrasi.
Dengan aturan baru ini, kini tidak ada lagi alasan untuk menunda bayar pajak kendaraan. Proses lebih simpel, biaya lebih jelas, dan pelayanan pun semakin baik.
