Pemerintah Kota Cirebon terus mengintensifkan langkah pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital dalam sistem transaksi daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Selasa (19/5/2026).
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas tim tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor untuk memperkuat kinerja secara terukur,” ujar Iing.
Menurutnya, forum HLM menjadi ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi antarinstansi sekaligus menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Cirebon pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,06 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,75 persen dan inflasi kalender berada di angka 0,97 persen. Angka tersebut menunjukkan kondisi inflasi yang masih terkendali dan berada dalam target nasional.
Berbagai strategi pengendalian harga terus dilakukan TPID Kota Cirebon, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, hingga penguatan sektor UMKM melalui pengembangan Mall UKM.
“Kota Cirebon yang strategis harus mampu menjaga kemandirian di tengah dinamika global,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menyebut kondisi ekonomi masyarakat masih berada pada level optimistis. Hal tersebut terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) April 2026 yang tercatat di angka 113,0 atau masih berada di atas level optimistis.
Di sektor digitalisasi transaksi, penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pertumbuhan signifikan. Selama Januari hingga Maret 2026, transaksi QRIS mencapai 64,82 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp5,63 triliun. Dari total tersebut, Kota Cirebon menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 50,63 persen.
Tak hanya itu, realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Cirebon hingga Maret 2026 juga tercatat paling tinggi di wilayah Ciayumajakuning, dengan nilai mencapai Rp2,02 miliar.
“Komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur, bawang merah, dan cabai merah masih perlu menjadi perhatian utama karena memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi,” jelas Wihujeng.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan percepatan digitalisasi transaksi daerah, Pemkot Cirebon berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus mendorong ekosistem ekonomi digital yang semakin inklusif dan berdaya saing.
