MAJALENGKA – Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa literasi tidak dapat lagi dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis.
Menurutnya, literasi merupakan kemampuan yang lebih luas yang mencakup pemahaman, pengolahan, evaluasi, hingga pemanfaatan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Aminudin saat membuka Lokakarya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Majalengka, Jumat (19/6/2026).
Aminudin menjelaskan, penguatan literasi menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tengah pesatnya transformasi digital. Karena itu, literasi harus dipahami sebagai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan adanya perubahan instrumen pengukuran IPLM dan TKM. Menurutnya, instrumen baru memiliki proporsi yang lebih logis dan mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan secara lebih akurat.
Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Majalengka tahun 2025 mengalami penurunan dari nilai dasar 11,81 menjadi 5,78 setelah dilakukan penyesuaian kecukupan data. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) berada pada angka 57,89 dan masih tergolong rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya dua tantangan utama, yakni lemahnya performa pembangunan perpustakaan serta masih rendahnya cakupan data yang menjadi dasar pengukuran.
Aminudin mengungkapkan bahwa aspek sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan menjadi titik terlemah dalam penilaian IPLM. Nilai indeks untuk kedua aspek tersebut tercatat hanya sebesar 0,101. Angka tersebut mencerminkan masih terbatasnya jumlah tenaga perpustakaan, kompetensi pengelola yang perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya layanan literasi yang menjangkau masyarakat.
Selain itu, aspek koleksi juga dinilai masih sangat rendah. Ketersediaan dan pemanfaatan koleksi bacaan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, masih perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah cakupan data perpustakaan yang belum memadai. Dari total sekitar 1.200 perpustakaan yang ada di Kabupaten Majalengka, target pendataan seharusnya mencapai 816 perpustakaan. Namun hingga saat ini, data yang berhasil dihimpun baru berasal dari 207 perpustakaan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan literasi di daerah, Perpusnas telah menyalurkan berbagai bantuan untuk Kabupaten Majalengka. Bantuan tersebut meliputi satu unit motor perpustakaan keliling, satu unit mobil perpustakaan keliling, serta satu pojok baca digital.
Selain itu, Perpusnas juga memberikan bantuan melalui 40 lokus bahan bacaan bermutu, lima lokus program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tiga lokus bantuan buku untuk lembaga pemasyarakatan, 13 lokus bantuan buku untuk perpustakaan pondok pesantren, dan lima lokus bantuan buku untuk komunitas.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Nurhadi Saputra, menjelaskan bahwa perubahan pengukuran IPLM dilakukan karena pendekatan yang sebelumnya berbasis kewilayahan kini disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut membuat pengukuran menjadi lebih rinci, objektif, dan relevan dengan kondisi masing-masing daerah.
Nurhadi juga menjelaskan bahwa konsep pengukuran TKM telah diperbarui. Jika sebelumnya hanya mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah bahan bacaan yang dibaca masyarakat, kini pengukuran dilakukan secara lebih komprehensif mulai dari tahap pra-membaca, saat membaca, hingga pasca-membaca.
Melalui pendekatan baru tersebut, berbagai faktor yang memengaruhi kebiasaan membaca masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan budaya baca yang lebih efektif.
Di sisi lain, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Ono Haryono, menegaskan bahwa IPLM dan TKM merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan literasi masyarakat di daerah.
Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperluas akses terhadap bahan bacaan, serta menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat.
Ia berharap lokakarya tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan literasi di Kabupaten Majalengka sekaligus mendukung terwujudnya daerah yang maju, inklusif, berbudaya baca, dan berkelanjutan.
Lokakarya ini diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan desa, pegiat literasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pengelola perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
