CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., bersama jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Arief Nur Cahyo, Koordinator Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Irawati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui koordinasi dan supervisi yang berkelanjutan, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan maupun pelayanan publik.
Selain menjadi forum koordinasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, evaluasi, dan pendampingan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai kolaborasi dengan KPK menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin baik, kualitas pelayanan publik diharapkan terus meningkat sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Melalui sinergi yang terus dijaga, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
