JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap sejumlah pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Sebanyak 66 kepala dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi diberhentikan secara tidak hormat.
Pemberhentian tersebut dilakukan setelah BGN menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai serius. Pelanggaran itu antara lain berkaitan dengan keterlibatan dalam judi online, tindakan penipuan, dugaan penyimpangan anggaran, hingga kasus keracunan makanan yang terjadi secara berulang.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, langkah pemberhentian merupakan bentuk ketegasan BGN dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan pengelolaan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan.
Selain memberhentikan 66 kepala SPPG, BGN juga telah mengusulkan pencabutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap para oknum tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG yang melibatkan banyak satuan pelayanan di berbagai daerah.
BGN menilai pengelolaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun penerima manfaat akan menjadi dasar untuk dilakukan tindakan tegas.
Pemberhentian puluhan kepala SPPG tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pengelola MBG agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan mengutamakan keamanan serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Dengan pengawasan yang diperketat, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat terus berjalan secara optimal dan tujuan utama pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dapat tercapai.
