Notification

×

Iklan

Iklan

Jabar Prioritaskan Pendidikan untuk Dongkrak Rata-Rata Lama Sekolah dan IPM

22 Agustus 2026 | Agustus 22, 2026 WIB Last Updated 2026-08-22T15:36:42Z


Memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.



Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam.



Dedi menegaskan, peningkatan rata-rata lama sekolah tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak saat ini mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah juga perlu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memperoleh pendidikan secara memadai, termasuk kelompok usia dewasa hingga lanjut usia.



Pendidikan Kesetaraan Jadi Strategi Percepatan

Menurut Dedi, rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan capaian pendidikan seluruh penduduk Jawa Barat. Karena itu, upaya meningkatkannya harus menyasar seluruh kelompok usia, bukan hanya masyarakat yang sedang menempuh pendidikan.



Salah satu strategi yang dinilai penting adalah memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, Paket C hingga Paket D.



Dedi menyebut, percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah harus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk memperoleh kualifikasi pendidikan.



"Kalau kita ingin mendongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA sampai masuk perguruan tinggi. Kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik," tuturnya.



Ia mengakui, pengembangan pendidikan kesetaraan untuk seluruh masyarakat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, kebijakan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.



Layanan Dasar Menjadi Fondasi Pembangunan

Dedi juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum pemerintah mengejar berbagai target pembangunan lainnya.



Jawa Barat, menurutnya, memiliki potensi besar yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, kelautan, energi, geotermal, pembangkit listrik, hingga industri dan manufaktur.



Namun, besarnya potensi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi disparitas antarwilayah maupun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.



"Memenuhi kebutuhan dasar dulu. Kita tidak bisa dulu terbang karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun itu belum selesai," ujarnya.




Momentum Melanjutkan Estafet Pembangunan

Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.



Dedi menyampaikan apresiasi kepada para gubernur Jawa Barat terdahulu yang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Apresiasi juga diberikan kepada DPRD, pemerintah kabupaten/kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur pemerintahan, serta seluruh masyarakat Jawa Barat.



"Yakinlah dengan optimisme yang kita miliki, kita akan mampu mewujudkan seluruh cita-cita pembangunan Jawa Barat," ujarnya.



DPRD Jabar Siap Kawal Program Pembangunan

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai gagasan pembangunan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat.


Buky mengibaratkan hubungan antara DPRD dan pemerintah provinsi seperti sebuah orkestra yang membutuhkan irama dan aturan agar seluruh bagian dapat berjalan selaras.


"Jangan biarkan Gubernur Dedi Mulyadi menari tanpa tabuhan dan jangan biarkan Gubernur menyanyi tanpa iringan," ucapnya.


Menurut Buky, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun Jawa Barat.


Ia menegaskan DPRD Jawa Barat siap memberikan dukungan terhadap berbagai gagasan pembangunan yang dinilai baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta unsur Forkopimda.


Kegiatan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya dan hiburan dari sejumlah artis ibu kota asal Jawa Barat.
×
Berita Terbaru Update