Ratusan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa menuntut peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu serta kenaikan upah yang layak pada Jumat (10/1/2025).
Koordinator aksi, Anton, menegaskan bahwa tuntutan ini didasari pada keadilan dan janji pemerintah sebelumnya.
“Mempan 347/2024 sudah jelas, semua kewenangan dikembalikan ke daerah. Pemerintah yang anggarannya sanggup, semua akan diangkat penuh waktu, tidak ada untuk paruh waktu,” kata Anton.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan status legalitas serta rendahnya penghasilan tenaga honorer saat ini.
“Kami sudah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun, namun hanya diberi kode R3. Secara gaji, kami menerima di bawah UMR Kabupaten Cirebon. Sangat tidak layak,” ujarnya.
Anton menyebutkan bahwa ada sekitar 1.300 tenaga honorer kategori R3 dan R2 yang tersebar di seluruh OPD Kabupaten Cirebon. Mereka sepakat untuk menolak pengangkatan sebagai tenaga paruh waktu. “Kami menuntut semua honorer database diangkat menjadi penuh waktu,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyatakan bahwa tuntutan ini adalah isu strategis yang harus menjadi prioritas pemikiran pemerintah daerah.
“Mayoritas teknis pekerjaan di OPD dilakukan oleh tenaga honorer. Ini harus menjadi perhatian utama. Namun, langkah pentingnya adalah menghitung kapasitas fiskal daerah jika mereka diangkat menjadi pegawai penuh waktu,” ujar Hasan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berasal dari pemerintah pusat. Namun, kuota yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon belum mencukupi. “Dari 2.700 honorer, hanya sekitar 1.000 yang diangkat. Sisanya masih dianggap paruh waktu,” ucapnya.
Hasan juga menyatakan dua opsi yang dapat dilakukan, yakni percepatan pengangkatan menjadi penuh waktu atau peningkatan upah honorer paruh waktu menjadi lebih layak.
“Walaupun dua skema ini membutuhkan perhitungan fiskal yang matang,” ujar Hasan.
Saat ini, upah tenaga honorer paruh waktu di Kabupaten Cirebon dinilai jauh dari layak. “Ini menjadi keprihatinan kami. Ini bukan hanya problem di Kabupaten Cirebon, tetapi di banyak daerah lain di Indonesia,” kata Hasan.
Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Cirebon agar segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
