Gubernur Jawa Barat, , menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif dan tidak mengganggu kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Dedi, ukuran kinerja ASN tidak lagi semata-mata dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi, Senin (30/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan silaturahmi bersama pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di .
Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat sinergi pembangunan di wilayah Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti pentingnya efektivitas birokrasi. Ia menilai, saat ini struktur pemerintahan masih didominasi oleh jabatan struktural dibandingkan tenaga teknis.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” tegasnya.
Menurutnya, ke depan pemerintah perlu memperbanyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, Dedi juga menyampaikan sejumlah agenda penting yang tengah dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh (BPK).
Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai, sekaligus mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja seperti WFH tidak menghambat produktivitas, melainkan menjadi bagian dari transformasi menuju birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.
