Kabupaten Cirebon kembali dihadapkan pada pertanyaan besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, ke mana arah pembangunan daerah ini sebenarnya?
Di saat warga setiap hari harus berjibaku dengan jalan berlubang, rusak, dan membahayakan, hampir setengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru terserap untuk belanja pegawai.
Berdasarkan data APBD Kabupaten Cirebon tahun 2026, total belanja daerah mencapai sekitar Rp 4,34 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2,04 triliun atau sekitar 47,1 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, yakni gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Angka ini memunculkan kekhawatiran serius. Sebab, dengan porsi yang begitu besar untuk belanja pegawai, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi semakin sempit.
Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang mendesak. Banyak ruas jalan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan, mulai dari retak, berlubang, hingga rusak parah yang mengganggu aktivitas warga dan distribusi ekonomi. Tidak sedikit pula keluhan masyarakat yang viral di media sosial akibat buruknya kondisi jalan.
Antara Kebutuhan ASN dan Harapan Rakyat
Belanja pegawai memang menjadi komponen wajib dalam struktur APBD. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayar gaji ASN sebagai roda penggerak pelayanan publik. Namun, ketika porsinya mendekati setengah dari total anggaran, publik mulai mempertanyakan keseimbangan kebijakan anggaran tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, idealnya belanja pegawai tidak mendominasi APBD agar pembangunan bisa berjalan lebih optimal. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas publik lainnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Jalan Rusak, Ekonomi Tersendat
Kerusakan jalan bukan sekadar persoalan kenyamanan. Lebih dari itu, kondisi ini berdampak pada keselamatan pengguna jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Para pedagang, petani, hingga pelaku usaha kecil menengah merasakan langsung dampaknya. Distribusi barang menjadi lebih lambat, biaya transportasi meningkat, dan pada akhirnya harga barang ikut terdongkrak.
Perlu Evaluasi dan Prioritas Ulang
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap struktur belanja. Efisiensi anggaran, pengendalian belanja pegawai, serta optimalisasi pendapatan daerah menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu mengetahui ke mana uang daerah digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan mereka.
Harapan Masyarakat : Jalan Mulus, Bukan Sekadar Janji
Di tengah besarnya anggaran yang dikelola, masyarakat tentu berharap hasil yang nyata. Jalan yang mulus, fasilitas publik yang layak, dan pembangunan yang merata bukanlah hal mewah melainkan kebutuhan dasar.
Kini, pertanyaannya kembali menggema : apakah APBD benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru habis terserap untuk membiayai birokrasi?
Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya ada di atas kertas anggaran, tetapi akan terlihat nyata di jalan-jalan yang setiap hari dilalui masyarakat Kabupaten Cirebon.
