Program besar pemerintah di sektor perikanan kembali jadi sorotan. Di satu sisi menjanjikan peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, , bersama staf khusus menteri dan jajaran direktur, melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Indramayu, Minggu (5/4/2026). Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Indramayu, bersama Forkopimda.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat.
Program Lintas Daerah
Dalam konferensi pers, Bupati Lucky Hakim menjelaskan bahwa koordinasi program ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, termasuk melalui pembahasan bersama Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, revitalisasi tambak tidak hanya dilakukan di Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan dengan pengelolaan lintas kementerian.
“Program ini sudah melalui berbagai tahapan pembahasan. Pemerintah daerah berperan untuk mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Transparansi dan Pengawasan
Lucky menegaskan, seluruh proses akan dilakukan secara terukur, transparan, dan berada dalam pengawasan ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan, inspektorat dari kementerian turut dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat, terutama terkait proses pematokan lahan.
Polemik Pematokan dan Kompensasi
Isu kompensasi atau uang kerahiman menjadi perhatian utama warga. Bupati menjelaskan, besaran kompensasi belum dapat ditentukan sebelum dilakukan pendataan dan pemetaan lahan secara menyeluruh.
“Harus diukur dan dipatok terlebih dahulu. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak sebelum ada kepastian. Ini yang sedang kita cari jalan tengahnya,” jelas Lucky.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berulang kali melakukan sosialisasi, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.
“Kami tidak menutup diri. Semua aspirasi akan kami fasilitasi dan komunikasikan ke pemerintah pusat agar ditemukan solusi bersama,” tegasnya.
Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan
Sementara itu, menegaskan bahwa program revitalisasi tambak merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas budidaya perikanan di Pantura yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat,” ujarnya.
Program ini akan menata sistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan hasil produksi, hingga nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Investasi Jumbo
Sebagai gambaran, KKP saat ini tengah mengembangkan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun.
Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai investasi yang disiapkan bahkan diperkirakan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek tersebut.
Dalam waktu dekat, KKP juga dijadwalkan menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu guna membahas lebih lanjut pelaksanaan program ini.
“Jika masih ada yang belum dipahami, mari duduk bersama dan berdialog agar solusi terbaik bisa dicapai,” tutupnya.
Kesimpulan:
Revitalisasi tambak Pantura menjadi peluang besar bagi peningkatan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kemampuan semua pihak dalam menemukan titik temu antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat.
