CIREBON — Bukan sekadar seremoni pergantian pejabat. Serah terima jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon justru menjadi titik krusial: apakah wajah transportasi kota ini benar-benar akan berubah, atau masalah lama akan kembali berulang?
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, serta jajaran pejabat daerah, termasuk Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto. Momen tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Kepala Dinas Perhubungan periode 2020–2026, Andi Armawan, sekaligus dimulainya kepemimpinan pelaksana tugas (Plt.) yang baru, Ujianto Wahyu Utomo.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar momentum ini tidak dimaknai sekadar pergantian posisi, melainkan sebagai langkah strategis menjaga ritme birokrasi tetap adaptif terhadap perubahan zaman.
“Rotasi, mutasi, maupun transisi kepemimpinan adalah keniscayaan. Tapi hari ini harus menjadi jembatan untuk melanjutkan hal-hal baik sekaligus mengevaluasi tantangan yang belum terselesaikan,” ujar Effendi Edo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Armawan atas dedikasi selama enam tahun memimpin Dinas Perhubungan. Menurutnya, masa kepemimpinan tersebut diwarnai berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan pola mobilitas masyarakat pascapandemi hingga upaya penataan transportasi publik yang terus berkembang.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pemikiran yang telah diberikan demi kenyamanan bertransportasi di Kota Cirebon. Semoga apa yang telah dilakukan memberi manfaat berkelanjutan,” tambahnya.
Meski demikian, berbagai persoalan mendasar di sektor transportasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Andi Armawan sendiri mengakui bahwa selama masa jabatannya, sejumlah program telah berjalan bertahap, namun belum sepenuhnya optimal.
“Masih ada hal yang perlu dilanjutkan, seperti penataan parkir di pusat kota yang belum maksimal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tantangan lain, seperti kemacetan di jam sibuk, keterbatasan sarana transportasi, serta perlunya peningkatan kontribusi sektor perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan kerja berkelanjutan dari seluruh pihak.
“Kami titip agar ke depan dilakukan evaluasi dan inovasi, termasuk dalam mengatasi kemacetan di titik-titik rawan seperti perlintasan sebidang,” pesannya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Ujianto Wahyu Utomo, menyatakan kesiapannya mengemban amanah yang diberikan. Ia menyadari bahwa sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam menopang mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi kota.
“Amanah ini bukan tugas ringan. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan transportasi berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Ujianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Ia menilai, penyelesaian persoalan transportasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, instansi vertikal, akademisi, swasta hingga insan pers. Pendekatan pentahelix harus terus didorong karena persoalan ini harus diselesaikan bersama,” jelasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Cirebon juga menekankan pentingnya modernisasi tata kelola transportasi, sejalan dengan arah pembangunan menuju konsep smart city.
Namun pada akhirnya, publik akan menilai dari hasil nyata di lapangan. Apakah kemacetan berkurang, parkir lebih tertata, dan layanan transportasi semakin nyaman—atau justru stagnan tanpa perubahan berarti.
Momentum telah dimulai. Kini, tantangan sesungguhnya adalah pembuktian.
