Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi siswa yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan dukungan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kategori desil 1, 2, dan 3 agar tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujar Purwanto saat kegiatan Kick Off SPMB Jawa Barat jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal siswa seperti seragam, sepatu, hingga perlengkapan sekolah lainnya.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Purwanto menegaskan, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Selain menjamin pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga akan mengoptimalkan kapasitas daya tampung sekolah negeri maupun swasta agar seluruh lulusan SMP dan sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya jumlah pendaftar pada pelaksanaan SPMB 2026, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fasilitas sekolah negeri.
“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujar Purwanto.
Pemprov Jabar juga menyiapkan sekolah penyangga di daerah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai atau memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Sekolah penyangga tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah siswa di wilayah masing-masing.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” jelasnya.
Kegiatan Kick Off SPMB 2026 menjadi tahap awal sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tahapan penerimaan murid baru di Jawa Barat. Sosialisasi tersebut juga menekankan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
