Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengklaim angka pengangguran di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan pada tahun 2025. Namun, di tengah klaim tersebut, sejumlah masyarakat masih mempertanyakan apakah kondisi di lapangan benar-benar sudah membaik atau hanya sebatas laporan statistik semata.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon, data terbaru dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto menyampaikan bahwa hingga September 2025, angka TPT Kabupaten Cirebon berada di kisaran 6,42 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang mampu menekan angka pengangguran di tengah tren kenaikan pengangguran di tingkat provinsi.
“Serapan ini merupakan indikator bahwa investasi di Kabupaten Cirebon terus bergerak. Meskipun belum sesignifikan daerah seperti Bekasi atau Karawang, tren kita menunjukkan arah yang sangat positif,” ujar Novi.
Data dari sistem Siap Kerja mencatat jumlah pencari kerja di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 26 ribu orang. Dari angka tersebut, sektor manufaktur dalam negeri disebut telah menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya selesai.
Data BPS masih mencatat sekitar 80 ribu warga belum bekerja. Setelah dikurangi angka serapan tenaga kerja yang ada, masih tersisa sekitar 60 ribu warga yang membutuhkan pekerjaan dan fasilitasi dari pemerintah.
Pernyataan tersebut pun memunculkan berbagai tanggapan di masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan apakah penurunan angka pengangguran benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat bawah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dinilai sulit dan lapangan kerja yang belum merata.
Selain itu, banyak warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka statistik, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, kesejahteraan tenaga kerja serta pemerataan kesempatan kerja hingga tingkat desa.
Novi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak bisa hanya dibebankan kepada Disnaker semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi semua pihak melalui forum LKS Tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengusaha, serikat pekerja hingga dukungan kondisi sosial masyarakat terhadap keberlangsungan industri di Kabupaten Cirebon.
Dengan masih besarnya jumlah warga yang belum bekerja, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah agar penurunan angka pengangguran tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.
