Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan memperkuat sinergi untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang didampingi dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Mereka bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas sejumlah langkah strategis dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional di bidang gizi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengelolaan anggaran dan pengawasan program agar pelaksanaannya di lapangan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta akuntabel.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penataan ulang atau refocusing anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan alokasi dana pemerintah dapat lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Selain itu, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan juga membahas optimalisasi infrastruktur daerah sebagai bagian dari penguatan pengawasan program. Dalam skema tersebut, kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten dan kota akan dimanfaatkan untuk membantu proses pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemanfaatan jaringan KPKNL dinilai dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan program di daerah dapat terpantau secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Tak hanya fokus pada aspek anggaran dan pengawasan, pertemuan juga menghasilkan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional akan menyelenggarakan pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG di berbagai daerah.
Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan para pelaksana program, sehingga standar akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.
Melalui kolaborasi ini, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih optimal, didukung tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola anggaran negara.
