CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon II melalui pelaksanaan Canvassing Mapag Data.
Program ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Bapenda Kabupaten Cirebon. Sekretaris Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati, mengatakan bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, kesesuaian data antara kondisi administrasi dan fakta di lapangan akan memudahkan pemerintah dalam memetakan potensi pajak secara lebih tepat.
Fahmi menjelaskan bahwa objek dan subjek pajak memiliki keterkaitan antara pajak pusat dan pajak daerah. Sebagai contoh, sebuah hotel tidak hanya berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga menjadi objek pajak hotel, restoran, hiburan hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karena itu, pendataan secara bersama dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan jika masing-masing instansi melakukan pendataan secara terpisah. Selain menghemat anggaran, kolaborasi tersebut juga diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat dan terintegrasi.
Bapenda Kabupaten Cirebon berharap program Canvassing Mapag Data dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin. Dengan pembaruan data yang dilakukan secara berkala, potensi penerimaan pajak diyakini dapat terus ditingkatkan.
Di sisi lain, Fahmi menilai tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih tergolong baik. Meski dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi dan perkembangan dunia usaha, pemerintah daerah telah memiliki mekanisme untuk menjaga kepatuhan para wajib pajak.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon II, Maulana Abdullah, mengatakan bahwa pelaksanaan Mapag Data merupakan tindak lanjut dari komitmen sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak pertemuan pada Mei lalu.
Ia mengapresiasi respons cepat Bapenda Kabupaten Cirebon serta dukungan dari Satpol PP sehingga kolaborasi tersebut dapat segera diwujudkan melalui kegiatan di lapangan.
Maulana menjelaskan, istilah "Mapag" diambil dari bahasa Cirebon dan Sunda yang berarti menjemput. Filosofi tersebut menggambarkan pendekatan jemput bola yang dilakukan tim gabungan untuk memastikan data perpajakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan telah memetakan sedikitnya 88 titik lokasi yang menjadi sasaran pendataan. Program ini memiliki tiga tujuan utama, yakni menjaga validitas dan meningkatkan kualitas data perpajakan, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, serta memperkuat sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Maulana juga mengingatkan seluruh petugas agar mengedepankan profesionalisme selama bertugas. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat persuasif, mengutamakan edukasi kepada masyarakat, serta menjaga etika dalam memberikan pelayanan agar tidak menimbulkan keresahan.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan KPP Pratama Cirebon II berharap dapat membangun sistem data perpajakan yang semakin akurat, terintegrasi, dan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara maupun daerah secara optimal.
