CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan sebelum dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Sesuai jadwal, kedatangan siswa sekaligus proses registrasi akan dilaksanakan pada 30 Juli 2026. Selanjutnya, kegiatan MPLS sekaligus peluncuran resmi Sekolah Rakyat Terintegrasi dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, peluncuran Sekolah Rakyat Terintegrasi akan dilaksanakan pada akhir Juli setelah melalui berbagai tahapan persiapan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat Terintegrasi disiapkan untuk menampung sebanyak 540 siswa yang terbagi ke dalam 18 rombongan belajar. Para siswa merupakan hasil migrasi dari Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
Kuota peserta didik dibagi secara merata pada tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan menampung 180 siswa.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, menjelaskan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama sebelum sekolah mulai beroperasi. Karena itu, jadwal pelaksanaan disesuaikan agar seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan.
Saat ini progres pembangunan fisik sekolah telah mencapai sekitar 80 persen dan pengerjaannya terus dipercepat. Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas utama dapat diselesaikan sebelum para siswa mulai memasuki lingkungan sekolah.
Fasilitas yang disediakan meliputi empat unit asrama dengan kapasitas 544 tempat tidur. Selain itu, ruang makan juga telah disiapkan dengan kapasitas 576 set meja dan kursi untuk mendukung kebutuhan para siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Pemerintah juga memastikan seluruh infrastruktur dasar tersedia, mulai dari akses air bersih, jaringan listrik, layanan internet, hingga sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Persiapan turut melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi siswa. Di sisi lain, kesiapan tenaga pendidik juga telah dipastikan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai rencana.
Proses penerimaan siswa akan diawali dengan penyerahan resmi dari orang tua kepada pihak sekolah pada 30 Juli 2026. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengoptimalkan berbagai upaya agar target pemenuhan kuota 540 siswa dapat tercapai sebelum operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi dimulai.
