Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR dalam mendorong penanganan kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat.
Persoalan kekeringan dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih.
Saan mengatakan DPR RI telah melakukan langkah antisipasi dengan turun langsung ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Salah satunya melalui kunjungan pimpinan DPR RI ke Cirebon bersama pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan di bidang sumber daya air.
Hal tersebut disampaikan Saan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
"Terkait dengan kekeringan, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya dan langsung turun ke daerah terdampak," kata Saan.
Dalam kunjungan ke Cirebon tersebut, pimpinan DPR RI bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum serta balai terkait melihat secara langsung kondisi wilayah yang mengalami dampak kekeringan.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk mendorong penanganan yang lebih terpadu sekaligus memastikan persoalan kekurangan air bersih mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait.
Cirebon Jadi Salah Satu Wilayah Terdampak Serius
Saan menyebut Cirebon menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang mengalami dampak kekeringan cukup serius. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebutuhan air masyarakat dapat segera dipenuhi.
"Seperti hari Minggu yang lalu, pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat berdampak, beserta dengan Dirjen SDA Sumber Daya Air, bahkan juga dengan semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan," ujarnya.
Menurut Saan, penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah yang mengalami dampak kekeringan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi kunci agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
DPR Dorong Sinergi Pusat dan Daerah
DPR RI, kata Saan, akan terus mendorong pemerintah untuk menangani persoalan kekeringan dan krisis air bersih secara serius. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat daerah.
"Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR. Pemerintah dan DPR, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk menangani bencana kekeringan ini, dan kekurangan air bersih buat masyarakat, itu secara serius. Jadi kita sudah mulai DPR melakukannya," pungkas Saan.
Penanganan kekeringan di Jawa Barat diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih dalam kondisi darurat, tetapi juga mendorong langkah antisipasi dan penguatan sumber daya air agar dampak kekeringan dapat diminimalkan pada masa mendatang.
