Sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Barat mulai memasuki tahap perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menguji coba Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) di Kota Bandung.
Melalui sistem ini, pasien tidak lagi harus melewati pola rujukan berjenjang secara konvensional. Pasien dapat diarahkan langsung ke rumah sakit yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai dengan jenis penyakit dan kebutuhan medisnya.
Misalnya, pasien dengan penyakit jantung dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan jantung sesuai kebutuhannya. Begitu pula pasien kanker akan diarahkan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan kanker.
Dengan demikian, sistem rujukan tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan rumah sakit, tetapi juga memastikan pasien mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi dan layanan sesuai penyakitnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut penerapan sistem tersebut penting untuk mempercepat penanganan pasien sehingga risiko keterlambatan pelayanan dapat ditekan.
Uji coba RBKP saat ini dilakukan di Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sistem tersebut nantinya dapat diperluas hingga 1.018 puskesmas yang tersebar di Jawa Barat.
Reformasi layanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut sistem rujukan. Pemerintah juga mendorong penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai upaya menyeragamkan standar ruang rawat inap, serta iDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups) yang berkaitan dengan sistem tarif dan klaim pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Kota Bandung menjadi salah satu dari empat daerah yang menjalankan uji coba sistem tersebut. Tiga daerah lainnya adalah Makassar, Tulungagung, dan Muara Enim.
Hasil evaluasi dari uji coba di sejumlah daerah tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan penerapan sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan secara lebih luas. Jika berjalan sesuai rencana, sistem ini diproyeksikan menjadi bagian dari penerapan reformasi rujukan kesehatan secara nasional.
