CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat penanganan kekurangan air bersih yang melanda delapan desa di enam kecamatan selama musim kemarau.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat segera terpenuhi. Salah satunya melalui koordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penanganan.
Hal tersebut disampaikan Imron saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Minggu (30/8/2026).
Menurut Imron, Desa Slangit menjadi salah satu wilayah yang mengalami persoalan kekurangan air bersih cukup serius. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan sumber air yang layak.
Dalam peninjauan bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, ditemukan bahwa sebagian warga masih memanfaatkan air dari saluran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Imron menyebut, kondisi air yang digunakan masyarakat tidak layak karena berasal dari saluran air atau sungai. Air tersebut kemudian ditampung di sumur maupun balong untuk digunakan, antara lain untuk kebutuhan mandi.
Hasil penelusuran awal juga menunjukkan adanya potensi sumber air pada kedalaman sekitar 185 meter. Pemerintah pusat selanjutnya akan membantu melakukan pengeboran pada satu titik sebagai upaya menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat Desa Slangit.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Slangit dengan wilayah lainnya.
Imron mengatakan, kebutuhan perbaikan infrastruktur tersebut turut menjadi perhatian dalam kunjungan bersama pemerintah pusat. Dukungan penanganan jalan disebut mencakup ruas sepanjang sekitar 1,5 kilometer.
Sekitar 4.000 Warga Terdampak
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, keterbatasan akses terhadap air bersih menjadi persoalan utama yang telah berlangsung cukup lama di Desa Slangit.
Saan menyebut, masyarakat masih mengambil air dari sungai untuk sejumlah kebutuhan rumah tangga, termasuk mencuci dan mandi. Warga juga membuat tempat penampungan untuk menampung air yang berasal dari sungai.
Berdasarkan hasil peninjauan, sekitar 4.000 warga terdampak persoalan akses air bersih tersebut. Untuk kebutuhan konsumsi, sebagian masyarakat terpaksa membeli air dalam kemasan, sementara kebutuhan lainnya masih mengandalkan air sungai.
Saan mengatakan, DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah penanganan mulai dari jangka pendek, menengah hingga panjang.
Sebagai langkah darurat, rombongan membawa bantuan air bersih menggunakan sejumlah mobil tangki serta pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.
Untuk solusi jangka menengah dan panjang, Kementerian PUPR menyiapkan skema penyediaan sumber air yang didukung pembangkit listrik tenaga surya.
Sistem tersebut dirancang menggunakan konsep hybrid, yakni memanfaatkan energi surya ketika kondisi memungkinkan dan menggunakan bahan bakar konvensional saat cuaca tidak mendukung.
Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan operasional sekaligus menekan biaya yang nantinya harus ditanggung masyarakat.
Warga Diminta Hemat Air
Saan juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang semakin parah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dampak El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan berikutnya.
Masyarakat pun diminta menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pemborosan, mengingat kebutuhan air bersih diperkirakan semakin meningkat saat kondisi kekeringan berlangsung.
Sementara itu, untuk sektor pertanian, Saan menyebut kondisi irigasi sawah di wilayah tersebut relatif sudah mencukupi setelah dilakukan normalisasi sungai pada 2025.
Sebelum normalisasi dilakukan, petani di wilayah tersebut disebut hanya dapat melakukan panen satu kali dalam setahun akibat keterbatasan pasokan air.
Setelah normalisasi sungai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian kembali relatif normal.
Meski demikian, persoalan akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga masih menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali mengalami krisis air setiap musim kemarau.
