Pemerintah berencana menerapkan kebijakan perluasan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 guna meningkatkan rasio penerimaan negara.
Informasi tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden/Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Rapimnas Kadin 2026.
Pihak yang terlibat seluruh bank (pemerintah maupun swasta), perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform e-commerce atau lokapasar seperti Shopee, Lazada, dan GoTo diminta untuk ikut serta memungut dan menyetorkan pajak.
Sistem Pemungutan akan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) untuk menjangkau transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Tujuannya Untuk mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 12%, dengan target mendekati negara lain seperti Kamboja (18%).
