Pemerintah tengah menyiapkan skema pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Rencana tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam perekonomian masyarakat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Kementerian Koperasi masih mematangkan mekanisme agar rencana tersebut dapat direalisasikan.
Ferry menyampaikan bahwa skema pembayaran tersebut sedang dipersiapkan, termasuk pengajuan kepada Kemenkeu terkait mekanisme penganggarannya.
Namun, pemerintah belum memerinci secara lengkap bagaimana sistem pembayaran gaji melalui Kopdes Merah Putih akan diterapkan.
Mekanisme Pembayaran Masih Dimatangkan
Sejumlah hal masih menunggu kejelasan, mulai dari mekanisme penyaluran gaji, jumlah PNS yang akan terlibat, hingga koperasi yang nantinya ditunjuk untuk menjalankan skema tersebut.
Pemerintah juga belum mengumumkan secara rinci kapan pembayaran pertama akan dilakukan.
Karena itu, realisasi rencana ini masih bergantung pada pematangan mekanisme dan koordinasi antarkementerian terkait.
Dorong Peran Koperasi dalam Ekonomi Desa
Rencana pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas peran koperasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat memperoleh peran lebih besar dalam layanan keuangan dan kegiatan ekonomi lokal.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan koperasi, kejelasan sistem pembayaran, serta jaminan bahwa penyaluran gaji tetap berjalan aman, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
Hingga kini, rencana pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih masih dalam tahap persiapan. Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai mekanisme, cakupan peserta, dan jadwal pelaksanaannya.
