Puluhan kontraktor masih menunggu kepastian, kapan pekerjaan yang telah diselesaikan pada Desember 2022 tersebut dibayarkan.
Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2021 yang lalu, di mana Pemkot Cirebon mengalami gagal bayar sebesar Rp11 miliar pada paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Proyek itu kemudian baru bisa dibayarkan di tahun 2022.
Informasi yang beredar pada tahun 2022, Pemkot Cirebon tidak mampu membayar para rekanan (kontraktor) sebesar Rp25 miliar.
Hal itu diketahui dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan pada akhir Desember 2022 lalu.
Salah satu kontraktor yang turut mengerjakan pekerjaan Pemkot Cirebon, Syahrul mengungkapkan, puluhan kontraktor kecewa dengan Pemkot Cirebon.
Padahal, pihaknya sudah melakukan pekerjaan tepat waktu dan mengerjakan proyek secara maksimal.
"Yang jadi pertanyaan uangnya kemana, tahun kemarin (2021) Pemkot Cirebon ga bisa bayar nah sekarang terjadi lagi," ungkapnya, Senin (9/1/2023).
Menurut Syahrul, dari Rp25 miliar uang yang belum dibayarkan, terbanyak paket pekerjaan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon.
"Dari DPUTR ada 120 paket pekerjaan yang belum dibayar. Padahal kerjaannya sudah selesai semua 100 persen," tuturnya.
Dirinya berharap, Pemkot Cirebon bisa segera mencarikan solusi terkait dengan permasalahan ini.
Dikatakannya, meskipun sudah dilakukan pertemuan dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon, namun masih belum ada jawaban konkret untuk masalah ini.
"Katanya sih hari ini mau ada pertemuan lagi dengan Komisi II, ya mudah-mudahan ada solusi dan segera bisa dilakukan pembayaran," ujarnya.
Narasi : Times Indonesia
