Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar pertemuan dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Trenggono, guna mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta dampak ekonomi dari program MBG yang kini terus diperluas di berbagai daerah.
Luhut menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan program berskala nasional tersebut dikelola secara profesional dengan mengedepankan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi kunci agar pengawasan terhadap program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan hasil kajian lapangan yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional di sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil kajian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Perputaran belanja pangan dari program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun. Selain itu, MBG juga dinilai mampu menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja di berbagai sektor.
Luhut menyebut dampak berganda atau multiplier effect dari program tersebut mulai terlihat di sejumlah daerah. Meski demikian, ia mengakui manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat bawah.
Menurutnya, masih banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan MBG bukan terletak pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada penguatan rantai pasok, ketersediaan komoditas pangan, kapasitas pemasok skala kecil, hingga tata kelola kemitraan.
Karena itu, Luhut menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh SPPG saja. Diperlukan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem rantai pasok MBG.
Luhut menegaskan, hasil kajian yang diserahkan kepada BGN menjadi bentuk komitmen DEN dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin akuntabel, efisien, sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
