Pemerintah mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penerima manfaat kini dapat mengambil bantuan sosial melalui koperasi desa yang telah beroperasi dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos melalui koperasi desa dilakukan dengan melibatkan bank-bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Nantinya, agen perbankan akan membuka layanan langsung di koperasi untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan.
“Bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” ujar Gus Ipul.
Penyaluran Bansos Dipastikan Tanpa Potongan
Gus Ipul menjelaskan, penerima manfaat PKH maupun bantuan sembako nantinya secara bertahap akan terintegrasi dengan KDKMP. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan sekaligus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian masyarakat desa.
Ia menegaskan, penyaluran bansos melalui koperasi tidak akan dikenakan biaya tambahan ataupun potongan dari nilai bantuan yang menjadi hak masyarakat.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang lebih dekat dan praktis. Penerima bantuan juga dapat memanfaatkan layanan koperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Pemerintah Tinjau 10.070 Koperasi Desa
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, peninjauan operasional KDKMP dilakukan secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 10.070 koperasi menjadi sasaran peninjauan untuk melihat kesiapan operasional, sarana pendukung, serta pelaksanaan layanan kepada masyarakat.
Zulkifli mengakui, tidak seluruh koperasi yang ditinjau telah beroperasi secara optimal. Menurutnya, pembangunan dan pengoperasian KDKMP merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu serta proses pembenahan secara bertahap.
Ia menilai, kehadiran koperasi desa menjadi langkah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Koperasi diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat, termasuk dalam penyediaan berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi sesuai ketentuan.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi, dibantu manajer untuk mengelola ini,” ujar Zulkifli.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta sejumlah pejabat terkait.
Melalui uji coba ini, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat semakin mudah dijangkau masyarakat, sekaligus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi lokal.
