Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat batal mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran dalam APBD 2026 agar program pembangunan tetap berjalan sesuai skala prioritas.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memastikan pembatalan pinjaman tersebut tidak akan menghentikan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Barat. Pemerintah daerah kini berupaya mempercepat pelaksanaan proyek agar target pekerjaan dapat tercapai hingga 100 persen.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujarnya.
KDM mengakui kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan akibat keterbatasan anggaran dan tertundanya dana bagi hasil. Meski demikian, ia menilai pengelolaan keuangan yang tepat menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berlangsung tanpa harus menambah beban utang.
Optimalkan Anggaran, Pembayaran Sejumlah Kegiatan Berpotensi Ditunda
Sebagai konsekuensi dari strategi tersebut, KDM mengungkapkan adanya kemungkinan penundaan pembayaran sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 hingga tahun berikutnya.
Menurutnya, skema tunda bayar menjadi salah satu opsi agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah dengan pinjaman dan kewajiban pembayaran bunga.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” katanya.
Kebijakan tersebut menempatkan optimalisasi anggaran sebagai strategi utama Pemprov Jabar dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Minta Maaf atas Kemacetan Akibat Pembangunan Jalan
Di sisi lain, KDM menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan apabila mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Ia menjelaskan, kepadatan lalu lintas tersebut salah satunya dipicu oleh pekerjaan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan (hotmix) maupun pengecoran beton.
Pemprov Jabar terus mempercepat pengerjaan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akses transportasi dan mendukung aktivitas masyarakat.
Apresiasi DPRD dan Masyarakat Pembayar Pajak
KDM turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat atas dukungan terhadap program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang terus memberikan arahan terkait tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kontribusi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor, dalam menopang kemampuan fiskal Pemprov Jabar.
Menurutnya, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan batalnya rencana pinjaman ke PT SMI, Pemprov Jabar kini dituntut memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efektif, sementara potensi penundaan pembayaran proyek perlu dikelola secara cermat agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun kewajiban kepada pihak terkait.
