Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik dengan memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari lingkungan dinas, cabang dinas hingga satuan pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Disdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, dalam Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
Penguatan ini dinilai penting karena luasnya struktur organisasi Disdik Jabar membutuhkan koordinasi yang solid agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang transparan, mudah dan merata.
Sejumlah platform digital seperti Diba Kepegawaian, Diba Super Apps, dan Diba Zona Integritas juga dikembangkan untuk mendukung pelayanan informasi. Selain itu, Disdik Jabar menyediakan informasi publik melalui website, mencakup informasi berkala, setiap saat, serta-merta hingga informasi yang dikecualikan.
Namun, tantangan masih ditemukan di tingkat satuan pendidikan. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu membuat pengelolaan PPID di sekolah belum sepenuhnya optimal, karena tugas kehumasan kerap dirangkap oleh tenaga pendidik.
Di sisi lain, meningkatnya pengaduan masyarakat sepanjang 2026 turut dipengaruhi dinamika kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Meski demikian, jumlah sengketa informasi publik mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Disdik Jabar pun terus melakukan evaluasi melalui monitoring langsung maupun daring, sosialisasi, rapat kerja, serta koordinasi dengan cabang dinas dan satuan pendidikan guna mempercepat penanganan pengaduan sekaligus menekan potensi sengketa informasi.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, mengapresiasi capaian Disdik Jabar yang meraih skor 97,54 pada penilaian tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah, terutama tingginya sengketa informasi yang melibatkan satuan pendidikan.
Keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara mudah, cepat dan bertanggung jawab.
Kini, tantangannya adalah memastikan komitmen transparansi tersebut benar-benar diterapkan hingga tingkat sekolah, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan semakin kuat.
Bagaimana menurut Anda, apakah keterbukaan informasi di sekolah saat ini sudah berjalan optimal?
