Pemerintah memperkuat langkah stabilisasi pangan untuk menjaga harga komoditas strategis tetap terkendali menjelang akhir 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga pangan atau volatile food yang berpotensi mendorong inflasi, sekaligus menjaga inflasi pangan dalam kisaran target pemerintah sebesar 3–5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi pangan tahunan pada September 2026 dipengaruhi oleh pergerakan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mengandalkan produksi dalam negeri serta memperkuat distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan pemerintah, ketersediaan tiga komoditas tersebut diperkirakan masih mencukupi kebutuhan nasional. Surplus produksi beras diproyeksikan mencapai 3,56 juta ton, daging ayam ras 775 ribu ton, dan cabai rawit 638,5 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa produksi dalam negeri perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.
“Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” ujar Amran, dikutip di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Gerakan Pangan Murah Diperluas ke Berbagai Daerah
Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan adalah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari hingga Oktober 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota.
Cakupan tersebut lebih luas dibandingkan pelaksanaan GPM sepanjang 2025 yang menjangkau 385 kabupaten/kota.
Melalui program ini, masyarakat diharapkan memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan dari petani dan peternak dapat terserap dengan baik sehingga stabilitas harga di tingkat produsen tetap terjaga.
Untuk komoditas daging ayam ras, Bapanas bersama Perum Bulog memperkuat intervensi di tingkat hulu melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Langkah ini ditujukan untuk membantu peternak memperoleh input produksi dengan biaya yang wajar.
Selain itu, pemerintah membuka peluang pemberian subsidi biaya angkut dari daerah produsen ke wilayah yang mengalami gejolak harga. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi sekaligus membantu menekan disparitas harga antardaerah.
Distribusi Cabai dari Daerah Surplus Diperkuat
Stabilisasi harga cabai rawit dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), yakni mobilisasi stok dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Bapanas mencatat, realisasi FDP cabai rawit sepanjang 2026 mencapai 5.590 kilogram. Rinciannya, sebanyak 3.150 kilogram cabai rawit dikirim dari Enrekang, Sulawesi Selatan, ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.
Sementara itu, sebanyak 1.140 kilogram disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kilogram ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan subsidi biaya distribusi dapat dimanfaatkan untuk memperlancar penyaluran stok dari daerah produsen ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Bapanas memastikan bahwa daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Anggaran FDP kita masih ada,” kata Hermawan seusai meninjau pasar di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Kolaborasi dengan petani Champion Cabai yang dibina Kementerian Pertanian juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketersediaan cabai rawit dan menekan lonjakan harga di pasar.
Tambahan SPHP Beras dan Bantuan untuk 33,24 Juta Penerima
Untuk menjaga stabilitas harga beras hingga akhir tahun, pemerintah memperkuat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bapanas telah memberikan penugasan tambahan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan 74,18 ribu ton beras SPHP menggunakan sisa anggaran yang tersedia. Langkah ini dilakukan setelah Bulog menuntaskan penugasan awal SPHP beras sebanyak 829 ribu ton pada 23 September 2026.
Selain itu, Bapanas tengah memproses tambahan penyaluran sekitar 125 ribu ton beras SPHP dengan memanfaatkan potensi sisa anggaran yang tersedia. Penambahan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kekosongan stok beras SPHP di pasaran.
Pemerintah juga memproses penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 kepada 33,24 juta penerima manfaat. Program tersebut diperkirakan mulai disalurkan pada Oktober, dengan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 997 ribu ton.
Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Menjaga Harga Pangan hingga Akhir Tahun
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan produksi, tetapi juga pada kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan ketepatan intervensi pemerintah.
Dengan memperluas Gerakan Pangan Murah, memperkuat distribusi komoditas dari daerah surplus, serta meningkatkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, pemerintah berharap gejolak harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit dapat dikendalikan.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh efektivitas penyaluran pasokan ke daerah yang membutuhkan, sehingga surplus produksi nasional benar-benar dapat dirasakan masyarakat melalui ketersediaan pangan dan harga yang lebih terjangkau.
