Banyaknya jalan rusak di Kabupaten Cirebon, bahkan akhir-akhir ini masyarakat banyak yang mengeluh, membuat Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bertindak.
Pada Selasa (7/3/2023), Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Bapelitbangda dalam rapat kerja membahas kaitan jalan rusak.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menjelaskan, rapat kerja yang dilakukan pihaknya dengan DPUTR, Bapelitbangda, dan BKAD membahas soal problem masyarakat terkait banyaknya jalan yang rusak.
"Hari ini kita meminta DPUTR untuk menganggarkan pemeliharaan jalan yang lebih besar dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin hanya Rp 2,3 miliar, ini berdampak ada kerusakan jalan yang memang susah untuk diperbaiki," kata Anton.
Dalam rapat kerja tersebut, kata Anton, agar tidak ada lagi keluhan masyarakat soal jalan berlubang yang harus ditangani secara cepat oleh Pemda, maka disepakati agar pemeliharaan jalan di DPUTR ditingkatkan.
""Jadi hari ini kita bersepakat anggaran pemeliharaan ini diubah lebih besar. Minimalnya Rp 10 miliar lah," kata Anton.
Ia menjelaskan, memang tahun ini ada kegiatan fisik di DPUTR terkait perbaikan dan peningkatan jalan melalui lelang terlebih dahulu.
Sehingga membutuhkan waktu, yang tentunya tidak bisa menjawab langsung keluhan masyarakat yang menginginkan cepat diperbaiki.
"Masyarakat membutuhkan yang cepat. Banyak jalan-jalan berlubang. Makanya kita tadi meminta agar anggaran pemeliharaan, ketika ada jalan-jalan berlubang bisa direalisasikan oleh DPUTR," ungkap Anton.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengaku prihatin dengan banyaknya jalan rusak di daerahnya. Apalagi, kata dia, sampai viral bermunculan pemberitaan berkaitan dengan jalan rusak.
Melihat hal itu, kata dia, Komisi III berinisiatif memanggil dinas terkait. Agar sekiranya jalan-jalan rusak yang memang di tahun ini harus diperbaiki, segera dilaksanakan.
SC : Kabarcirebon
