Mencuatnya isu munaslub tak terlepas dari sikap Airlangga yang tak kunjung menentukan arah Golkar untuk 2024.
Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung memanggil Airlangga untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 17 Juli lalu.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP tidak jelas lagi.
Sebab, PPP belakangan menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden dari PDIP.
PAN punya kecenderungan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Mereka juga telah menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk jadi cawapres.
Sementara itu, Golkar hingga kini belum menentukan arah. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar sempat bermanuver mendekati Ganjar, tetapi juga tampak mendekat dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Sejumlah elite Golkar hadir dalam acara Apel Siaga NasDem yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pertengahan Juli lalu.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Dadang Rahmat Hidayat menilai dengan kondisi KIB saat ini, koalisi tersebut secara implisit sudah bubar.
Dia pun mengatakan Golkar tak bisa bertahan sendirian dan harus segera menentukan arah koalisi karena pemilu tinggal sebentar lagi.
Selain itu, Dadang menyebut Golkar tak mungkin menggaet partai lain untuk ikut mengusung Airlangga jadi calon presiden. Menurut dia, Airlangga harus realistis. Elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang terekam dalam berbagai hasil survei rendah.
"Kenapa KIB terbentuk kan harapannya presiden itu Airlangga," kata Dadang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/7) malam.
Dia pun berpendapat Golkar kemungkinan besar bisa ikut merapat ke koalisi yang diikuti PAN atau PPP.
SC. CnnIndonesia
