Pemkab Cirebon Gabungkan BKC dan BCJ, Perkuat Modal dan Keberlanjutan BPR
Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi mengambil langkah penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Cirebon (BKC) dengan PT BPR Cirebon Jabar (BCJ). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan industri BPR di Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan bahwa keputusan merger telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, proses penggabungan dua BPR tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pembahasan, konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kajian akademik untuk melihat dampak dan prospek pengembangan BPR ke depan.
“Sudah ada kajian akademik dan konsultasi dengan OJK. Banyak masukan yang mengarahkan agar dilakukan merger,” kata Bupati Imron.
Imron menjelaskan, selama ini BKC dan BCJ merupakan bagian dari badan usaha milik daerah (BUMD) yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kondisi BPR di Kabupaten Cirebon pun dinilai masih relatif baik dibandingkan sejumlah daerah lain yang menghadapi persoalan di sektor serupa.
Meski demikian, hasil koordinasi dengan regulator menunjukkan bahwa langkah konsolidasi dinilai penting untuk memperkuat daya tahan usaha dan meningkatkan keberlanjutan industri BPR di tengah tantangan sektor keuangan saat ini.
Selain memperkuat permodalan, merger tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas kapasitas layanan kepada masyarakat.
Bupati Imron menegaskan, pembagian keuntungan setelah proses merger tetap akan mengacu pada komposisi kepemilikan saham masing-masing pihak, sehingga hak para pemegang saham tetap terjaga sesuai porsi yang dimiliki.
Dengan adanya penggabungan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap BPR hasil merger dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
