Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Lembur Pakuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Minggu (21/6/2026).
Pencanangan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat pembangunan Jawa Barat melalui penyediaan data ekonomi yang akurat, berkualitas, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan yang baik harus bertumpu pada data yang valid. Menurutnya, data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan, menyusun kebijakan, hingga memastikan setiap program pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Kalau datanya tidak benar, maka kebijakannya pun berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, data harus menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan pembangunan," tegas Dedi Mulyadi.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Kejujuran masyarakat dalam menyampaikan kondisi ekonomi dinilai menjadi kunci agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Jawa Barat.
Data Ekonomi Jadi Modal Perjuangkan Keadilan Fiskal
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal bagi daerah. Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan ribuan industri, kawasan bisnis, serta aktivitas perdagangan yang terus berkembang. Namun manfaat fiskal yang diterima daerah dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung.
Ia mencontohkan masih adanya penerimaan pajak penghasilan yang tercatat di luar Jawa Barat meskipun kegiatan usaha dan industrinya berlangsung di wilayah tersebut. Padahal, pemerintah daerah juga menanggung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas ekonomi.
Menurut Dedi, data ekonomi yang lengkap dan akurat akan menjadi modal penting dalam memperjuangkan distribusi penerimaan negara yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
"Jawa Barat membutuhkan data yang kuat agar dapat memperjuangkan hak-haknya secara objektif. Dengan data yang valid, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mendorong keadilan fiskal bagi daerah," ujarnya.
Pajak Harus Kembali Menjadi Manfaat untuk Rakyat
Gubernur Jawa Barat juga menekankan bahwa setiap penerimaan daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung manfaatnya.
Salah satu prioritas yang terus didorong adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Selain itu, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan fokus pada kebutuhan masyarakat.
"Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat," kata Dedi.
Data Jujur, Kebijakan Lebih Tepat Sasaran
Dedi Mulyadi juga mengingatkan masih adanya sebagian masyarakat yang enggan menyampaikan kondisi ekonomi sebenarnya karena khawatir terhadap implikasi perpajakan. Padahal, tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan informasi mengenai tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga pola pengeluaran rumah tangga. Informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dengan data yang lengkap dan akurat, berbagai program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
Fondasi Pembangunan Jawa Barat ke Depan
Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sumber data strategis mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.
Hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah, memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui data yang berkualitas, pemerintah juga dapat memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi tantangan pembangunan, sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Mengakhiri kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPS Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
"Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan, tetapi ikhtiar bersama untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan lahir dari data yang benar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Jawa Barat."
Partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang jujur dan akurat diharapkan menjadi investasi berharga bagi masa depan pembangunan Jawa Barat yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.
