Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu masukan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola MBG, khususnya untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.
Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penanganan masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program secara lebih sistematis.
BGN Terbuka terhadap Masukan
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan masukan yang baik dan konstruktif bagi penyempurnaan penyelenggaraan MBG.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10/2026).
Menurutnya, evaluasi dan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan semakin baik, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
Berlandaskan Nota Kesepahaman
Kolaborasi BGN dan Kementerian HAM dalam penguatan aspek hak asasi manusia telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No. 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.
Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025 tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk membangun sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ruang kerja sama itu mencakup pertukaran data dan informasi, publikasi, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sumber daya sesuai kewenangan masing-masing.
“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.
Perbaikan Tata Kelola MBG Terus Berjalan
Hida menambahkan, pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Kementerian HAM, kata dia, dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tersebut.
“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan sangat berarti dalam proses pembenahan program.
Dengan adanya rekomendasi tersebut, penguatan mekanisme pemulihan korban menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi pelaksanaan MBG. BGN menyatakan akan terus mengkaji masukan yang ada sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
